Sahkan 7 Raperdasus, Kondjol Klaim DPR PB Sudah Hasilkan 30an Perda

0
Sahkan 7 Raperdasus, Kondjol Klaim DPR PB Sudah Hasilkan 14 Perda
Orideknews.com, MANOKWARI- Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat melaksanakan agenda rapat paripurna masa sidang I tahun 2018/2019 dalam rangka persetujuan dan penetapan rancangan peraturan daerah Non APBD 2019.
Persetujuan dan penetapan terhadap tujuh rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) itu resmi menjadi peraturan daerah khusus (Perdasus) yang menjadi agenda kerja DPR tahun 2018/2019. Rabu (20/3/2019).
Usai persetujuan dan penetapan 7 raperdasus itu, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol menjelaskan bahwa beberapa usulan MRP Papua Barat tentang 7 raperdasus sudah diperbaiki dan dibahas oleh Bapimperda dan koordinasi dengan biro hukum hingga mendagri.
Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol
Bahkan, saat DPR konsultasi 7 raperdasus ke mendagri sudah mendapat persetujuan untuk kembali dan disahkan. Oleh karena itu, DPR menyarankan kepada pemerintah daerah agar 7 raperdasus tersebut didaftarkan ke Mendagri dan mendapat nomor registrasi.
Selanjutnya, kata Kondjol bahwa, diagendakan kedalam lembaran daerah Papua Barat. Diklaim Pieter Kondjol, sudah ada 14 Perdasus dan 18 Perdasi yang disahkan DPR pada periode 2014-2019. “ Apakah perda itu sudah dilembarkan kedalam lembaran daerah atau kah belum,” ucap Kondjol.
Dia menambahkan, DPR Papua Barat setelah mensahkan raperdasus menjadi perda, lalu menyerahkan kepada Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan.
Sebelumnya, terjadi perdebatan dan peran publik antara DPR dan MRP tentang tujuh Raperdasus itu, namun karena adanya komunikasi DPR kepada berbagai pihak, akhirnya tujuh raperdasus tersebut di paripurnakan.
Adapun 7 raperdasus yang telah ditetapkan DPR Papua Barat menjadi Perdasus adalah.
  1. Raperdasus tentang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (Migas) di Papua Barat.
  2. Pengangkatan anggota DPR Papua Barat dalan kerangka otsus.
  3. Pembagian dan pengelolaan dana otsus Provinsi Papua Barat.
  4. Pedoman penyelenggaraan pengusaha asli Papua di Papua Barat.
  5. Masyarakat adat di wilayah Papua Barat.
  6. Pembangunan berkelanjutan (konservasi) di Provinsi Papua Barat.
  7. Penyediaan rumah bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat. (RED/ON)
Baca Juga :  Program KB Mengurangi Generasi Orang Asli Papua?



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here