NEW!Breaking news - Warinussy Harap Pelayanan RSUD Manokwari Menjalankan Prinsip 'The Right Man in the Right Place' Baca Selengkapnya 

AdatManokwariPapua Barat

Hak Dasar OAP Dinilai Terabaikan, Tahun Ini Perdasus akan di Dorong

1 Mins read
Orideknews.com, MANOKWARI – Demi menyelamatkan hak-hak dasar orang asli Papua (OAP). Mejelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan DRPB Fraksi Otsus akan mendorong Peraturan Daerah Khusus (Persasus) tahun ini.

Pasalnya, kedua lembaga kultur OAP ini menilai semenjak OAP berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) banyak sekali hak-hak masyarakat Adat terabaikan bahkan semakin terancam oleh kebijakan Pemerintah.

Meski OAP dikhususkan melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Namun, belum dilaksanakan secara optimal Otsus tersebut seperti yang diharapkan yakni Pemberdayaan, Perlindungan dan Keberpihakan terhadap Orang asli Papua.

Demikian hal ini disampaikan Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Ahoren setelah membuka Diskusi Publik tentang ‘Hak-Hak Orang Asli Papua Yang Terabaikan’ yang dihadiri LP3BH Manokwari, DAP, Ketua STIH, Aktivis Papua, Tokoh Agama, Akademisi, dan PDP, di Manokwari, Jumat (6/04/2018).

Lanjut, Ketua MRPB mengatakan, bahwa semua regulasi tentang hak-hak masyarakat Adat akan terwujud apabila ada saling dukung antar lembaga-lembaga pemegang kebijakan Publik.

“Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang perlindungan hak-hak dasar OAP, maka kita harus bersinergi. DPR harus bersinergi dengan MRP agar upaya pemberdayaan, Perlindungan dan Keberpihakan kepada Masyarakat adat terlaksana,”kata Ahoren.

Sementara, Wakil Ketua DPRB Fraksi Otsus, Frida Klasin mengatakan, pihaknya menilai bahwa penyelenggaraan Otsus di Tanah Papua khusus di Papua Barat belum tepat sasaran.

Pasalnya, belum memiliki sebuah konsep dan definisi orang asli Papua yang jelas yang diatur di dalam sebuah regulasi.

Lanjut, kata Klasin, Saat ini DPR Provinsi Telah mendorong dua Perda dalam pemberdayaan Orang asli Papua yakni Perdasus Wilayah Adat dan Perdasus Provinsi Konservasi.

“Selain itu, dalam upaya mendorong perda tentang hak-hak dasar masyarakat Asli Papua, diharapkan partisipasi dari Lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Akademisi, MRP dan sebagainya agar Naskah akademik disusun sehingga usulan Raperda tersebut cepat terealisasi,”terang Klasin.

Untuk itu, dirinya berharap, melalui kegiatan diskusi tersebut, bisa melahirkan ide dan gagasan yang kongkrit agar segera disusun Naskah akademik tentang Perlindungan Masyarakat Adat. (FRE/ON)

Related posts
Papua BaratPendidikan

Kabid SMK Dinas Pendidikan Papua Barat Temui 8 ASN, Hal Ini Yang Dibahas

1 Mins read
Kepala Bidang SMK dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dr. Arius Mofu, M.Pd menemui 8 orang Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah menerima… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Papua Barat

Sepanjang Tahun 2020, Ombudsman Perwakilan Papua Barat Terima 37 laporan Terkait Covid-19

1 Mins read
Orideknews.com, Manokwari, – Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Yosep Sombuk dalam rilis tahun 2020 Rabu, (6/1/21) lalu menyatakan, pihaknya telah menerima… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
KesehatanManokwariPapua BaratSosial

Penyandang Disabilitas di Manokwari Terima Bantuan Covid-19

1 Mins read
Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui program tangan kasih, memberikan bantuan bagi 275 penyandang disabilitas di kantor Dinas Sosial Kabupaten… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: