Orideknews.com, MANOKWARI, – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia menjadi harapan tersendiri bagi kepala bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Drs. Arius Mofu, M.Pd.
Momen HUT ke-76 RI, kata Mofu, pendidikan vokasi menjadi topik pembahasan di dunia pendidikan di Indonesia, untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terampil baik secara hard skill maupun soft skill.
“Khusus untuk Provinsi Papua Barat ada perhatian yang lebih besar melalui kementerian Pendidikan maupun kementerian yang lain, maupun dunia industri yang ada dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Papua Barat, memberikan peluang dan kesempatan kepada para peserta SMK yang melakukan kunjungan industri dan praktek industri, ujian kompetensi industri untuk menjadi siswa yang memiliki kompetensi keahlian yang mempunyai keahlian yang mampuni,” ungkap Mofu melalui sambungan telepon seluler kepada media ini, Selasa, (17/8/21).
Kedepan, lanjut mantan Kepala SMA Oikoumene Manokwari ini, pembangunan vokasi di Papua Barat diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.
Saat ini, 57 SMK yang berada di Provinsi Papua Barat kiranya mendapat perhatian khusus juga dari Pemerintah Daerah yang ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Pendidikan (Perdik) atau Perdasus ataupun Pergub yang memberikan perhatian khusus bagi pendidikan vokasi, sebagaimana yang diharapkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktor Jenderal Pendidikan Vokasi.
Terkait pelayanan pendidikan vokasi yang ada di pulau-pulau terjauh dan terluar yang sulit dijangkau, terang Mofu, kiranya ada kemudahan melalui transportasi, sehingga dapat dijangkau.
“Bantuan-bantuan yang sifatnya untuk mendukung kelancaran belajar mengajar dan juga praktek kerja industri ke SMK-SMK yang ada di daerah terpencil terjauh atau terluar kiranya mendapatkan perhatian secara khusus,” ujarnya.
Mofu menjelaskan, saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mendapat perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program kinerja vokasi, sehingga BPK ditugaskan untuk mencari tahu sejauh mana keberhasilan pendidikan Vokasi di Papua Barat.
“Tentu jika dibandingkan dengan daerah lain, kita masih jauh tertinggal, tetapi dengan adanya catatan dan rekomendasi dari BPK, menjadi tugas dan tanggung jawab melalui Pemda atau OPD terkait, untuk benar-benar kita suksesi berhasilnya pendidikan Vokasi di Provinsi Papua Barat,” bebernya.
Mofu kemudian mengakui, terkait pendidikan vokasi, Dinas Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, sebab SMK-SMK yang ada sangat terkait dengan beberapa OPD di Provinsi Papua Barat.
“Jika itu terkait kompetensi keahlian atau jurusan pariwisata di SMK berarti kita bangun komunikasi atau perjanjian kerjasama dengan dinas Pariwisata ataupun dengan pelaku-pelaku praktek Pariwisata termasuk diantaranya Perhotel, Tataboga dan lain-lain,” terang Mofu.
Dia menambahkan, apabila terkait dengan sipil ataupun bangunan, jalan dan jembatan, maka harus dibangun komunikasi dengan dinas Pekerjaan Umum. Dan apabila terkait Pertanian, begitupula juga dengan OPD lain yang mempunyai komunikasi erat dengan jurusan-jurusan di SMK. “Disinilah kita harus kolaborasi untuk membantu mendukung jalannya pendidikan di SMK di Provinsi Papua Barat,” tutup Mofu. (ALW/ON)