NEW!Breaking news - Puncak HPN, Dr. Keliopas Krey Terima Penghargaan PWI Papua Barat Baca Selengkapnya 

Papua BaratPendidikan

Pantau PPDB, Ombudsman Papua Barat masih Temukan Pelanggaran  di Sejumlah Sekolah

1 Mins read
Orideknews.com, MANOKWARI – Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat memantau Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dari rilis yang diterima www.orideknews.com, Rabu (4/7/2018) pemantauan tim Ombudsman difokuskan pada dua Kabupaten yaitu kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana pada jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas.
Dari pemantauan kesejumlah sekolah Tim masih menemukan pelanggaran yang dianggap menyalahi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru.
Pelanggaran itu terkait peraturan daerah terkait PPDB yang dikeluarkan oleh Gubernur maupun Bupati sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018 guna mengatur lebih lanjut mengenai proses PPDB di daerah.
Hal tersebut mengakibatkan banyak sekolah membuat aturan sendri terkait waktu pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan. Bahkan di kabupaten Kaimana beberapa sekolah tidak mengetahui terkait Permendikbud 14 tahun 2018.
Tidak hanya itu, Kabupaten Kaimana tahun 2018 juga belum melaksanakan sistem zonasi karena kapasitas rombongan belajar masih dapat menampung peserta didik yang mendaftar.
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Nortbertus mengatakan permsalahan PPDB yang ditemukan didaerah adalah masih dipungutnya biaya PPDB, padahal telah dijelaskan pada pasal 18 permendikbud 14 tahun 2018 bahwa sekolah penerima dana bos dan bosda biaya PPDB dibebankan pada dana bos.
Namun pihak sekolah masih memungut dari calon siswa dengan alasan bahwa keterlambatan pencairan dana bos akan berdampak pada calon siswa.
Selain itu, Pemda belum memliki komitmen untuk dapat menekan biaya dengan membantu mencari solusi hal tersbut. “Di beberapa SMP di kabupaten kaimana menyatakan biaya seragam tersebut biasanya akan di kembalikan apabila ada bantuan dari Pemda tetapi untuk SMA yang sudah di alihkan di Provinsi tahun 2018 ini sudah tidak menerima bantuan pengganti seragam,” Beber Nortbertus.
Nortbertus menambahkan permasalahan seperti itu harus menjadi perhatian sekolah, masyarakat bahkan pemda karena merupakan masalah yg terjadi selama bertahun-tahun. (RED/ON)

Related posts
Papua BaratPegunungan Arfak

Bupati Yosias Saroy Gelar Syukuran di Distrik Hingk

1 Mins read
Orideknews.com, Pegaf– Setelah dilantik sebagai Bupati Pegunungan Arfak akhir Februari lalu oleh Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Jumat (5/3/2021) Keluarga Yosias… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
NasionalPendidikan

Kolaborasi Kementan-Kemendikbud Hadirkan Penerapan Konsep Merdeka Belajar

1 Mins read
Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penandatanganan kerjasama dukungan duta petani milenial terhadap penerapan merdeka belajar,… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
ManokwariOlahragaPapua Barat

Tengahi Masalah Internal Pengurus Asprov PSSI PB-Kepala Pelatih Galanita, Koni Bertemu Orang Tua Atlit

2 Mins read
Orideknews.com, Manokwari, – Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Papua Barat melakukan mediasi sekaligus pertemuan bersama orang tua dan para atlit Galatina Papua… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
%d blogger menyukai ini: