Sempat Diusir Dari Dinkes, Ini Hasil Pertemuan HAKLI Bersama Bupati Demas

Orideknews.com, MANOKWARI, – Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan sempat mengusir Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Papua Barat di salah satu ruang di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.

Pengusiran itu, diketahui karena Bupati Demas mendapatkan informasi yang keliru soal keberadaan HAKLI.

Ketua HAKLI cabang Manokwari, Suharso usai melakukan pertemuan dengan Bupati Manokwari, Senin, (9/12/2019) terkait pengusiran HAKLI, mengatakan, pihaknya telah menjelaskan keberadaan HAKLI di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari serta kerja HAKLI dan kontribusi untuk kabupaten Manokwari dengan beberapa program.

“Salah satunya menunjang program kerja dinas Kesehatan, khususnya di bidang malaria dan imunisasi. Inti yang saya tangkap dari pertemuan tadi beliau (Bupati.red) mendapatkan informasi yang keliru,” jelas Suharso.

Dikatakannya, selain dirinya, Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari juga menjelaskan keberadaan HAKLI juga UNICEF yang selama ini bekerjasama dengan dinas Pendidikan, Dinas Pembedayaan Perempuan dan Bappeda.

“Kami sudah sampaikan semua apa yang dilakukan HAKLI bersama UNICEF dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesehatan di Kabupaten Manokwari. Beliau lalu mengapresiasi kerja-kerja kita dan diharapkan itu tetap dilanjutkan,” ungkap Suharso.

Bupati Demas, lanjut Suharso, dengan besar hati meminta maaf atas kejadian yang terjadi dan selama ini sepengetahuan Bupati, HAKLI adalah perorangan dan bukan organisasi profesi.

“Beliau mempersilahkan kerja-kerja selanjutnya, menggunakan ruang di dinas kesehatan, dan beliau juga menjanjikan memberikan ruang yang sama bagi organisasi-organisasi profesi yang lain di bidang kesehatan,” tuturnya.

Dari kejadian itu, jelas Suharso, pihaknya juga akan terus berbenah dalam pekerjaan untuk melayani masyarakat, serta melakukan koordinasi dan advokasi terus kepada pihak pemerintah daerah,secara khusus para pengambil kebijakan.

“Sehingga lebih dikenal, HAKLI itu apa, ini mungkin karena miss communication antara kami dengan pimpinan daerah sehingga harapannya, kami juga lebih banyak memberikan informasi kepada para pimpinan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan kontribusi apa yang sudah dilakukan HAKLI Provinsi dan Kabupaten,” sebut Suharso.

Sementara Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan yang dimintai tanggapan terkait hasil pertemuan bersama HAKLI mengatakan permasalah telah diselesaikan. “Sudah diselesaikan,” kata Demas singkat.

Untuk diketahui, sebelumnya Bupati, pada Jum’at, (6/12/2019) mendatangi ruang HAKLI di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Kedatangan Demas ini karena geram terkait informasi yang diterimanya soal penggunaan salah satu ruangan di Dinkes oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Papua Barat.

Pada pernyataannya, Demas meminta HAKLI untuk tidak menggunakan lagi ruangan tersebut karena dinilainya penggunaan itu tanpa izin dan sepengetahuan dirinya.

“Saya minta hari ini tidak ada yang pakai ruangan ini cari tempat lain, Nanti kasih tahu pimpinan disini (ketua HAKLI Provinsi.red) Saya tidak kasih izin pakai ruangan ini, kalau proyek Provinsi cari tempat lain untuk sewa, ini listrik apa semua dibebankan kepada Dinas  dan tidak boleh seperti itu dan juga yang lebih utama harus lapor ke Bupati,” tutur Demas dihadapan sejumlah Staf HAKLI.

Menurut Demas, dia telah lama menerima informasi terkait keberadaan HAKLI namun kesibukannya membuat tak ada waktu untuk langsung mengecek.

“Padahal ini orang (HAKLI) kerja disini lebih fokus dari malam sampai kapanpun padahal tugas utama di Dinas Kesehatan ini tidak pernah dikejar. Ini kan ada anggaran jadi pasti ada untuk sewa dan lain-lain, jangan memananfaatkan dinas, ini sudah hampir 2 tahun dan bebannya dinas yang bayar,” sebut Demas.

Dia mengklaim tak melarang penggunaan ruangan namun lebih kepada prosedur terkait izin langsung ke Bupati sehingga diketahui.

“Ini kan harus ada komitmen (MoU) yang harus dibicarakan, tapi kan tidak ada sama sekali, bendahara juga lapor biaya listrik dibebankan kepada dinas, mereka harus komunikasi, ada surat resmi dan tidak boleh seperti itu,” tegasnya. (ALW/ON)