NEW!Breaking news - Warinussy Harap Pelayanan RSUD Manokwari Menjalankan Prinsip 'The Right Man in the Right Place' Baca Selengkapnya 

Papua BaratPolitik

Tak Ada Dasar Hukum, Pembentukan Fraksi Otsus di DPRD Kabupaten Kota Ciderai Hukum Adat

1 Mins read
orideknews.com, MANOKWARI- Wacana pembentukan Fraksi Otsus di DPRD Kabupaten, Kota se-Papua Barat tak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan mencederai hukum adat dan didalam undang-undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus tidak mengatur hal tersebut.
Demikian ditanggapi Anton Rumbruren SH, MH ketika mengetahui wacana itu melalui salah satu media cetak di Kota Sorong.
Anthon menjelaskan, belum ada dasar hukum yang jelas dan dinilai jangan dipaksakan karena belum ada produk hukum yang mengaturnya.
Kemudian kedudukan Fraksi Otsus di DPR Papua Barat berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi. Dengan demikian fraksi otsus hanya berkedudukan di Provinsi. Namun, kalau ada wacana semacam itu disampaikan oleh anggota Fraksi Otsus DPR PB, maka harus jelas dengan aturan hukum.
Kata Rumbruren, kalaupun ada rencana semacam itu, maka provinsi harus membuat hak legislasi untuk membuat dan merancang peraturannya.
“Ada baiknya juga namun harus dipikirkan secara baik, sebab penggangaran jangan karena berharap dana otsus biayai pembentukan fraksi otsus di setiap kabupaten, kota” sebut Rumbruren.
Sementara, kata dia dari sisi hukum bagi proteksi hak dasar politik orang asli Papua sesuai amanat UU Otsus kedepannya seperti apa, sebab jangan sampai justru hal ini memecahbela kebersamaan OAP di Papua Barat.
Lanjutnya, pendapat setiap orang untuk terbentuknya fraksi otsus merupakan pendapat pribadi. Namun, secara lembaga harus memiliki dasar hukum jelas. Kemudian kebijakan yang diambil harus sesuai mekanisme.
Apalagi katanya,  sampai sekarang belum ada raperdasus yang mengaturnya. Akan tetapi kalau wacana itu memang ingin diwujudkan, maka perlu gubernur, para bupati, walikota, MRP dan akademisi duduk bersama membicarakan hal itu.(EN/ON)

Related posts
Papua BaratPendidikan

Kabid SMK Dinas Pendidikan Papua Barat Temui 8 ASN, Hal Ini Yang Dibahas

1 Mins read
Kepala Bidang SMK dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dr. Arius Mofu, M.Pd menemui 8 orang Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah menerima… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Papua Barat

Sepanjang Tahun 2020, Ombudsman Perwakilan Papua Barat Terima 37 laporan Terkait Covid-19

1 Mins read
Orideknews.com, Manokwari, – Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Yosep Sombuk dalam rilis tahun 2020 Rabu, (6/1/21) lalu menyatakan, pihaknya telah menerima… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
KesehatanManokwariPapua BaratSosial

Penyandang Disabilitas di Manokwari Terima Bantuan Covid-19

1 Mins read
Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui program tangan kasih, memberikan bantuan bagi 275 penyandang disabilitas di kantor Dinas Sosial Kabupaten… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: