NEW!Breaking news - Warinussy Harap Pelayanan RSUD Manokwari Menjalankan Prinsip 'The Right Man in the Right Place' Baca Selengkapnya 

ManokwariPapua BaratSosial

Wamafma Ingatkan Hak Masyarakat Adat Perlu Dibantu dengan Ikhlas

1 Mins read
Orideknews.com, MANOKWARI – Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma angkat bicara soal permintaan masyarakat adat Suku Sumuri terkait peninjauan kembali Kajian Analisis Dampak Linkungan (AMDAL) BP Tangguh LNG di Kabupaten Bintuni, Papua Barat.

Menurutnya, persoalan masyarakat adat ini perlu di backup oleh semua pihak, namun harus dibantu dengan tulus dan iklas tanpa ada motivasi dan kepentingan lain.

“Eksekutif, legislatif, pengusaha, dan semua lembaga-lembaga terkait harus membantu masyarakat dengan tulus. Jangan kita membodohi masyarakat, tapi kita harus memberikan suatu jaminan kepada mereka bahwa mereka itu punya hak yang harus dilindungi,”ujar Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma yang ditemui, Orideknews.com, baru-baru ini.

Untuk itu, sebut Wamafma, apabila masyarakat adat meminta AMDAL ditinjau kembali, berarti timbul pertanyataan bahwa siapakah yang mengeluarkan AMDAL tersebut dan AMDAL itu dalam prosesnya benar atau tidak?

“Atau jangan-jangan dalam rangka kepentingan perusahan, pengusaha, dan uang untuk mengamankan investasi dengan menghalalkan semua cara dan mengorbankan orang asli Papua (OAP) khususnya masyarakat adat dan ini kan sesuatu yang tidak benar,”kata dia.

Maka, menurutnya, jika masyarakat adat sudah mempertanyakan hal seperti itu, berarti memang masyarakat adat tersebut sudah mengetahui bahwa memang ada proses yang salah dalam penyusunan AMDAL itu.

“Jadi, bagi saya Pemerintah Provinsi dan MRPB segera sikapi persoalan ini dengan mengambil langkah-langkah secepatnya demi menyelamatkan masyarakat adat Papua khususnya Suku Sumuri pemilik Migas yang dikelola LNG Tangguh,”tegasnya.

Sebab, kata dia, apabila masyarakat adat Papua musnah, maka OAP juga akan musnah dan masyarakat adat ini yang menjadi benteng terakhir. Dimana, mereka atau masyarakat adat ini yang menjaga eksistensi OAP di rimba.

“Mereka ini harus dijaga dan dilindungi. Jadi kalau misalnya kaitan dengan AMDAL itu , sekarang pertanyaannya. Siapa yang keluarkan AMDAL, tapi apabila terus dipergunakan, berarti tidak menutup kemungkinan itu AMDAL pesanan. Yang penting AMDAL jadi dengan biaya yang berikan mau sesuai dengan kebenarkan atau tidak yang penting ada secara formalitas untuk menjalankan perusahan,”katanya.

Oleh sebab itu, dia membeberkan, apabila masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berisi sumber daya alam (SDA) Migas tersebut mempertanyakan AMDAL, sebaiknya ditinjau kembali dan semua pihaknya harus mendukung apa yang menjadi persoalan masyarakat adat. (FRE/ON)

Related posts
ManokwariPendidikanReligi

KAHMI Manokwari akan Gelar Musda II Februari Mendatang

1 Mins read
Orideknews.com, MANOKWARI, – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Manokwari akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-II dalam waktu dekat. Koordinator caretaker Majelis… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Papua BaratPendidikan

Kabid SMK Dinas Pendidikan Papua Barat Temui 8 ASN, Hal Ini Yang Dibahas

1 Mins read
Kepala Bidang SMK dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dr. Arius Mofu, M.Pd menemui 8 orang Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah menerima… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Papua Barat

Sepanjang Tahun 2020, Ombudsman Perwakilan Papua Barat Terima 37 laporan Terkait Covid-19

1 Mins read
Orideknews.com, Manokwari, – Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Yosep Sombuk dalam rilis tahun 2020 Rabu, (6/1/21) lalu menyatakan, pihaknya telah menerima… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: