Orideknews.com, MANOKWARI, – Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) Provinsi Papua Barat bertemu Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Senin, (31/1/22).
Pertemuan itu dilakukan mengingat sekolah kejuruan di Manokwari dan Sorong memiliki jurusan kontruksi bangunan yang berkaitan dengan pertukangan.
Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Drs. Arius Mofu, M.Pd mengaku, Lembaga Pelatihan Kerja yang beraviliasi dengan Kementrian PUPR itu diharapkan dapat menjadi ruang keterampilan untuk masyarakat kita, termasuk siswa SMK.
“Kita di kementrian, ada yang namanya Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi, salah satunya ada lembaga pelatihan dan kerja. Jadi saya kira ini sinkron dengan LPK DPN Perkasa,” kata Mofu.
Kehadiran BPN lanjut Mofu, dapat membantu pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia terlebih khusus keahlian dalam pertukangan.
“SMK juga berkaitan dengan konstruksi mereka. Jadi akan ada kemitraan kerja dengan lembagai dalam meningkatkan skill dalam hal konstrukasi bangunan,” ujarnya.
Menindaklanjuti itu kata dia, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan kerja sama (PKS) yang kaitannya dengan SMK yang ada jurusan teknik bangunan. Sehingga ketika lembaga membutuhkan peserta didik, mungkin ada sekolah yang fasilitasnya lengkap bisa dipraktekan disekolah tersebut, ataupun sebaliknya.
“Di Papua Barat, SMK yang memiliki jurusan konstrukai bangunan ada di Manokwari, dan Kota Sorong. Memang baru dua sekolah,” ungkap Mofu.
Sementara itu, Ketua DPN Perkasa Papua Barat, Jhony Rumbarar menyebut, DPN Perkasa juga sudah dibentuk di 9 kabupaten/kota di Papua Barat.
“Kami coba bermitra dengan pemerintah, seperti DPU, Disnaker, Dinas pendidikan, badan pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan skill masyarakat termasuk sertifikasi atas skill mereka,” terangnya.
Rumbarar menilai, tukang bangunan dewasa ini, banyak yang memiliki keahlian, terlebih khusus Orang Asli Papua (OAP), sayangnya tidak semua dari mereka memiliki sertifikat kompetensi kerja.
“Inilah yang membuat kami terpanggil.
Siapapun dia, pribadi maupun kelompok, bisa datang, gabung jadi anggota, kita latih jadi tukang berkompetensi dan akan disalurkan dalam keperluan pembangunan,” bebernya.
Soal tenaga pengajar, jelas Rumbarar, DPN Perkasa memiliki tenaga pengajar, namun kedepan akan disesuaikan dengan daerah. Jika ada daerah yang memiliki tenaga pengajar maka akan direkrut, jika tidak, maka akan diambil dari pusat.
“Kita siapkan pengajat dan sertifikatm Tapi tidak menutup kemungkinan kedepan, kita juga bisa menyediakan peralatan bagi mereka yang telah menerima keahlian dan sertifikasi,” tutupnya.(DTM/ALW/ON)