Pengujian Covid-19: Rapid Test atau Polymerase Chain Reaction (PCR)

0
Bupati Biak. Foto: Humas Pro Biak
Bupati Biak. Foto: Humas Pro Biak

Oleh: Rinto Herry Mambrasar, S.Si.,M.Si

Sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang sudah terinfeksi dan siapa yang belum terinfeksi Covid-19. Kini semua orang diperlakukan sama seakan-akan telah terinfeksi. Akhirnya, mau tidak mau kita wajib pakai masker dan sarung tangan saat keluar rumah.

Banyak fasilitas publik (pasar, toko, warung makan, dan transportasi) dibatasi waktu operasinya bahkan ada yang ditutup seperti sekolah, diganti dengan belajar online. Padahal tidak semua anak punya akses ke internet, apalagi di kampung-kampung. Di kota-kota studi besar, mahasiswa juga harus berjuang penuhi kuota internet demi kuliah daring, akhirnya ada yang rela makan sekali sehari dan tidak bayar kos.

Kondisi ini bisa diubah secara bertahap kalau kita tahu dengan pasti siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak, dengan cara mendesentralisasi pengujian Covid-19. Misalnya, di Papua Barat, pengujian hasil tes Covid-19 masih berjalan lambat. Pemerintah setempat pernah mengklaim akan melakukan rapid tes molekuler dan tes tubercolosis, sebagai penganti tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Namun, hingga akhir April ini tes itu belum dilaksanakan di Provinsi Papua Barat.

Bila kita belajar dari daerah lain seperti DKI Jakarta , kepala daerahnya (Anies Baswedan) meragukan keakuratan dari hasil tes Covid-19 dengan alat rapid test. Anies menyebut hasil rapid test memiliki tingkat kekeliruan yang tinggi. Misalnya, ada 500 orang yang ikut rapid test di DKI Jakarta, 79 orang hasilnya positif sisanya negatif. Setelah 1 minggu, hasil tes PCR dari 500 orang tersebut keluar dan 271 orang positif. Ini benar-benar angka yang sangat tinggi dibanding rapid test. Atas alasan itu, Anies mengaku akan menyediakan fasilitas pendeteksi Covid-19 yang lebih akurat, yaitu tes swab (lendir) dengan alat PCR.

Hari ini, di seluruh Tanah Papua baru hanya ada satu Laboratorium pengujian Covid-19 dengan menggunakan alat PCR milik Balai Litbangkes Papua di Kota Jayapura. Semua kabupaten/kota di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua, mengirim spesimen swab pasien yang dicurigai terinfeksi Covid-19 dibawa ke Laboratorium ini. Hasil pengujian dengan alat PCR di Laboratorium ini 100% menjawab ketidak tahuan kita tentang seseorang yang terinfeksi atau tidak.

Baca Juga :  Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat

Sebagai saran lebih baik kita fokus pakai alat PCR daripada rapid test, semoga pemerintah daerah dan DPRD di Tanah Papua dapat mempertimbangkan hal ini. Jadi, rumah sakit daerah atau swasta yang sudah ada laboratorium di kabupaten/kota masing-masing harus di fasilitasi 2 atau 3 alat PCR. Agar yang dites tidak hanya mereka yang dicurigai terinfeksi, tetapi semua masyarakat di Tanah Papua ikut tes secara bertahap.

Dengan APBD rata-rata Rp. 1 triliun per tahun pasti semua pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua bisa membeli 2 sampai 3 alat PCR. Misalnya, 1 alat PCR seharga Rp. 2 miliar, kalau beli 3 hanya butuh Rp. 6 miliar dari 1 triliun itu. Dengan demikian petugas medis di Tanah Papua, khususnya Papua Barat tidak lagi mengalami kesulitan dalam menguji swab atau tidak lagi merawat pasien Covid-19 dengan menebak-nebak (meraba-raba). Dia ni postif kah negatif ? kata Faisal, seorang perawat di RSUD Kota Sorong.

Dengan adanya alat PCR di masing-masing kabupaten/kota di Tanah Papua, maka spesimen swab pasien tidak dikirim lagi ke Makassar, Jakarta atau Jayapura cukup tenaga medis dan tenaga Laboratorium di RSUD setempat yang memeriksa. Kalau setiap Laboratorium bisa memeriksa 100 spesimen swab sehari, maka dalam 1 hari saja bisa diketahui status ketertularan Covid-19 dari 500 orang penduduk di kabupaten/kota tersebut.

Untuk Sumber Daya Manusia (SDM), sudah banyak anak-anak dari Tanah Papua yang lulusan biologi, kimia, kesehatan masyarakat, dokter, akes, akper, dan berbagai sekolah tinggi lainnya yang bisa dilatih. Pemeriksaan swab menggunakan PCR bisa dimulai dari kelompok-kelompok masyarakat yang lokasinya sudah terisolasi, seperti masyarakat di Pulau Numfor. Kalau dilakukan pengujian dengan alat PCR dan ternyata seluruh masyarakat Pulau Numfor itu tidak terinfeksi Covid-19, maka mereka bisa beraktivitas seperti biasa di dalam Pulau Numfor.

Baca Juga :  Tidak Menemui Pendemo, HMI Nilai MUI Papua Barat Tak Hargai Langkah Demokrasi

Artinya, mereka tidak boleh ke luar, dan orang lain tidak boleh masuk, kecuali yang telah teruji bebas Covid-19. Agar, masyarakat di Pulau Numfor dapat kembali beraktivitas seperti biasa, termasuk sekolah, pasar, gereja, dan aktivitas lainnya. Kemudian proses pengujian dilanjutkan di Pulau Biak dan Kepulauan Padaido.

Yang terinfeksi langsung dibawa ke Pulau Biak untuk dirawat sampai sembuh. Sehingga masyarakat bisa berinteraksi satu sama lain karena sama-sama sudah bebas Covid-19. Berarti kawasan bebas Covid-19 semakin luas. Begitu terus, sampai Kabupaten Biak Numfor suatu saat bisa dinyatakan bebas 100% dari Covid-19.

Semua ini kembali pada metode pengujian swab dengan alat PCR yang tersebar di berbagai tempat di Tanah Papua. Dari segi keuangan dan SDM hal ini bisa diwujudkan. Dan memang benar-benar akan terwujud untuk pertama kali di Tanah Papua terdengar kabar baik bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini telah memesan 2 unit alat PCR buatan Amerika dan Jerman.

Semoga Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjadi contoh dan dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya yang ada di Tanah Papua ini…!!! Mari kita semua bergandeng tanggan untuk melawan Covid-19 dan menyelamatkan Orang Asli Papua (OAP) pemilik Tanah Papua, jangan kita mati sia-sia tanpa meninggalkan perbuatan baik buat Tanah Papua…!!!

 

 




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here