Pilkada Serentak Ditunda, Mamberamo Raya Tunggu Surat Edaran KPU RI

0
Ilustrasi: Sumber FB KPU RI.
Ilustrasi: Sumber, FB KPU RI.

Orideknews.com, KASONAWEJA,-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamberamo Raya masih menunggu surat edaran KPU RI, terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Ketua KPU Mamberamo Raya, Hasan Tomu, SM, menyebutkan, pihaknya sudah mendapat kabar mengenai penundaan tersebut, dari hasil RDP antara Mendagri, KPU RI, Bawaslu dan Komisi II DPR RI.

Hasan Tomu menyebut, berbicara penundaan pelaksanaan Pilkada, itu menyangkut undang – undang dan ranahnya pemerintah, dan KPU RI. Namun, dia berpendapat, dalam dasar hukum penundaan Pilkada ada dua opsi. Pertama adanya UU yang menyatakan pelaksanaan ditunda, atau melalui revisi terbatas UU Pilkada oleh DPR.

“Sampai saat ini kita belum ada menerima edaran dari KPU RI. Jika memang Pilkada ditunda, tentunya kami menunggu surat edaran dulu terkait teknis pelaksanannya, karena kerja KPU kerjanya undang-undang dan secara Hirarki KPU Mamberamo Raya menunggu putusan dari KPU RI. Jadi kalau sudah edaran dari pusat untuk tunda pilkada serentak 2020, maka pasti kami KPU Mamberamo Raya akan menggelar pleno penundaan pilkada,” kata Hasan Tomu.

Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada memiliki 11 tahapan. Mulai dari tahap perencanaan, hingga tahap sengketa hasil, setelah pemilihan. Sejauh ini, beberapa tahapan telah dilaksankan KPU Mamberamo Raya seperti deklarasi pemilu damai, sosialisasi syarat minimun, perekrutan dan pelantikan PPD, pendafataran pasangan bakal calon perseorangan dan sikronisasi DP4.

“Dari hasil pertemuan Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU RI dan Bawaslu, kami juga tidak bisa serta merta mengambil keputusan di daerah, kami menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi yakni KPU RI. Kalau sudah ada edaran maka kita lakukan sosialisasi kepada masyrakat terkait penundaan pilkada serentak 2020 akibat dari pandemi Virus Corona ,” ungkapnya.

Hasan Tomu menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan Pilkada dapat ditunda misalnya seperti disuatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, musibah penyakit atau gangguan kantibmas lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan atau ditunda dan akan dilakukan pemilihan lanjutan.

“Ini sesuai undang – undang Pasal 120-123 Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, semua sudah diatur sangat jelas sehingga kami KPU Mamberamo Raya masih menunggu edaran dari KPU Pusat, ” pungkasnya.

Dilansir dari sejumlah media nasional, Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP terkait Pilkada serentak 2020. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad.

Dari rapat tersebut, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan dilakukan dengan alasan keamanan, di tengah merebaknya wabah pandemik Virus Corona (Covid-19). (NAPI/ON)




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here